Komitmen DPR untuk Tidak Bersikap Elitis
ABREADFACTORY.COM – JAKARTA, KOMPAS.com – Siti Zuhro, Peneliti Senior di BRIN dan pengurus Mujadalah Kiai Kampung, mengungkapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertekad untuk meninggalkan sikap elitis dan berfokus pada keterlibatan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam pertemuan tertutup dengan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (4/9/2025).
Perubahan Kebijakan dan Keterbukaan DPR
Dalam pertemuan tersebut, Siti menjelaskan bahwa DPR telah memutuskan untuk tidak memberikan kompensasi rumah bagi anggotanya dan menghentikan kunjungan luar negeri untuk anggota dewan, kecuali jika mewakili Ketua DPR RI. “Ini adalah langkah penting untuk menunjukkan bahwa DPR ingin lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya.
Mendengarkan Aspirasi Masyarakat
Siti menegaskan bahwa DPR harus menjadi lembaga yang partisipatif dan mau mendengarkan aspirasi dari masyarakat, mulai dari tingkat lokal hingga ke kampung. “Kami di Mujadalah Kiai Kampung berkomitmen untuk menyampaikan apa yang diinginkan masyarakat, dan kami berharap DPR dapat menjalankan fungsinya dengan efektif sebagai wakil rakyat,” tambahnya.
Pengawasan dan Keterlibatan Masyarakat
Dia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi kinerja DPR dan pemerintah. “Kita tidak boleh melewatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengawasan,” ungkapnya. Siti berharap agar DPR dapat menjalankan fungsi representasi dengan baik dan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat.
Transformasi Kelembagaan DPR
Dalam audiensi tersebut, Puan Maharani menyatakan bahwa DPR akan melakukan transformasi kelembagaan yang menyeluruh. Salah satu langkahnya adalah meningkatkan transparansi dengan mempublikasikan semua kegiatan melalui situs resmi DPR RI. “Kami berkomitmen untuk menjadikan DPR lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel,” tegasnya.
Peningkatan Kualitas Legislasi
Puan juga menekankan bahwa DPR akan lebih mengutamakan kualitas dalam proses legislasi. “Kami ingin memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibahas memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat, meskipun ada beberapa yang perlu dibahas secara cepat karena kebutuhan mendesak,” jelas Puan.
Kesimpulan
Dengan langkah-langkah ini, DPR berharap dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi, menciptakan iklim pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.